Layananan Kami

Analisis Resiko dan Visibilitas Sosial Investasi

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang plural baik di sisi suku bangsa, budaya dan aturan hukum. Meskipun terdapat hukum positif nasional sejak Indonesia merdeka, namun dilapangan hukum lokal dan hukum adat terus berkembang dan tetap berlaku dan kerapkali tumpang tindih dengan hukum positif. Karena itu, ketika investasi akan dijalankan di sebuah tempat, investor mesti mengetahui konfigurasi hukum dan sosial yang ada dilapangan untuk mengantisipasi konflik masa depan dan menuju investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kami memberikan pelayanan asesmen situasi sosial dan hukum serta analisa resiko investasi yang ada dilapangan yang akan memberikan masukan penting terhadap visibilitas investasi berbasiskan lahan di sebuah tempat di Indonesia.

Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2011, PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), mengadopsi perangkat lunak hukum internasional “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights”. Seiring waktu, dalam sidang-sidang PBB, semakin kuat keinginan untuk menjadikan prinsip-prinsip Hak Asasi dan Bisnis ini menjadi sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan. Berbagai perusahaan yang concern dengan berkelanjutan, merasakan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam semua aspek operasionalnya.
Kami memberikan pelayanan berupa Pelatihan, Asesmen, Desain Program, Desain Instrumen Standar Operation Prosedur (SOP) dan pendampingan kepada perusahaan untuk menerapkan prinsip HAM bagi perusahaan.

Bisnis Berkelanjutan

Lima belas tahun terakhir, isu berkelanjutan merupakan isu utama bagi perusahaan yang berbasiskan lahan dan sumberdaya. Pasar yang cerdas menginginkan produk-produk yang memenuhi prinsip berkelanjutan yang dituangkan dalam berbagai bentuk, misalnya prinsip Legalitas Kayu berbasiskan mekanisme pasar (FSC) atau hukum Indonesia (Peraturan Menteri Kehutanan), untuk sektor kehutanan dan Prinsip serta kriteria Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) serta Prinsip dan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Upaya pemenuhan prinsip-prinsip berkelanjutan ini memiliki aspek hukum dan aspek sosial yang kuat.
Kami memberikan pendampingan aspek hukum dan aspek sosial perusahaan-perusahaan yang ingin memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan ini.Kami memberikan jasa studi, assesmen, kajian hukum, training, pendampingan, Desain Instrumen Standar Operation Prosedur (SOP), resolusi konflik, desain peta jalan untuk aspek hukum dan sosial serta resolusi konflik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Tanggung Jawab Sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR) adalah sebuah kewajiban hukum. Namun demikian, tujuan mulia dari CSR sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat, kerap kali tidak memenuhi target karena tidak berlandaskan kepada perencanaan program yang partisipatif dan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan lingkungan setempat serta hubungan sejarah antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dilapangan.
Karena itu diperlukan sebuah perencanaan strategis yang partisipatif dan terintegrasi (participarory integrated strategic planning) untuk menyusun program CSR dimaksud.Kami menyediakan layanan memfasilitasi dan mendesain program CSR yang partisipatif tersebut.

Perencanaan Strategis Program Hibah

Sepuluh tahun terakhir, banyak dukungan dari proyek-proyek internasional yang bersifat hibah kepada Rakyat Indonesia, baik melalui lembaga pemerintah, maupun lembaga non pemerintah. Namun demikian, perencanaan dukungan dana hibah yang tidak berdasarkan kepada pendekatan partisipatif cendrung menyebabkan berbagai proyek hibah tersebut tidak mencapai sasaran. Oleh karena ini, kami memberikan pelayanan assesmen, riset dan perencanaan strategis yang partisipatif untuk rencana-renacana proyek hibah dari donor yang mempertimbangkan kebutuhan, trend kebijakan dan bacaan terhadap ruang implementasi yang efektif.

Jasa Layanan Hukum Konvensional

Kami memberikan jasa layanan hukum konvensional terkait dengan :

  • Memberikan jasa di bidang pengurusan perkara di muka pengadilan-pengadilan(Ligitation), seperti tapi tidak terbatas pada peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan pada Mahkamah Konstitusi, peradilan administrasi atau tata usaha negara, peradilan perselisihan hubungan industrial, Peradilan pada badan-badan Arbitrase, Peradilan Pajak, Peradilan Agama, Peradilan Niaga, Peradilan Khusus, Peradilan Persaingan, Persaingan Usaha Peradilan Militer dan seluruh peradilan-peradilan lain yang ada menurut hukum, baik di dalam maupun luar negeri, serta permohonan untuk penetapan pengadilan, sitaeksekusi, sita jaminan/conservatoir beslag dan lain sebagainya
  • Jasa konsultasi hukum (Legal Consultation) terkait; hukum pidana umum, khusus dan tertentu; hukum tata negara; hukum administrasi atau tata usaha negara; hukum pajak, hukum perburuhan/hubungan industrial; hukum bisnis atau hukum ekonomi dalam arti luas; hukum investasi (penanaman modal asing dan dalam negeri); hukum pasar modal; hukum perbankan; hukum perseroan atau hukum korporasi; hukum pertanahan/Agraria; hukum properti; hukum lingkungan, hukum keuangan; hukum pertanggungan; hukum asuransi; hukum maritim/laut, hukum kepemilikan intelektual (intellectual property right meliputi merek, paten, cipta dan sirkuit industri); hukum militer dan lain sebagainya.
  • Legal Study/Research dan Mapping untuk hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada seperti; penanaman modal (investasi) yang mencakup strategi penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung; masalah-masalah hukum Korporasi, good governance di badan/lembaga pemerintah dan good corporate governance di korporasi dari sisi hukum; penelaahan perjanjian-perjanjian hukum secara mendalam; due diligent dan atau legal audit; formatisasi hubungan industrial dan perjanjian kerja bersama yang baik di lingkungan korporasidan atau badan-badan hukum; investigasi perkara-perkara perdata, pidana dan lainnya.

Aspek Hukum dan Sosial Perubahan Iklim

Indonesia berkomitmen terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berbagai kegiatan dan proyek baik oleh pemerintah, sector swasta maupun donor dilaksanakan untuk mewujudkan komitmen tersebut. Keberadaan berbagai program dan proyek tersebut tentu membutuhkan bangunan hukum dan situasi sosial yang mendukung.Terkait dengan itu kami memberikan pelayanan melakukan kajian hukum dan social, visibilitas program dan proyek dari sisi hukum dan sosial serta mengembangkan berbagai dokumen legal dan sosial serta pengembangan kebijakan yang terkait.