Tentang Kami

AsM Law Office adalah sebuah kantor hukum yang memiliki visi mendorong lahirnya kebijakan dan hukum yang berkelanjutan, mensejahterakan dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, kami mengembangkan pendekatan multidisipliner dalam pelayanan hukum yang kami berikan agar tercapai tujuan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemangku kepentingan yang terkait dengan itu. Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam pandangan kami adalah aktor-aktor penting dalam mencapai cita-cita proklamasi yaitu Masyarakat Indonesia yang Adil dan makmur.

Program Kami

Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Program Perusahaan dan Hak Asasi Manusia diimplementasikan melalui bentuk-bentuk inovatif dari advokasi untuk mendorong perusahaan menerapkan Kebijakan Hak Asasi Manusia atau Standar Prosedur Operasi (SOP) dalam operasi mereka, dan mendorong pemerintah agar menghormati hak asasi manusia melalui kebijakan Indonesia.

Resolusi Konflik

Industri berbasis lahan seperti zona perkebunan kelapa sawit, zona hutan tanaman industri (HTI), zona industri penerbangan, area restorasi ekosistem dan zona pertambangan di Indonesia sering mengalami masalah hukum, sosial dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan hukum positif saja tidak cukup, untuk itu diperlukan metode yang lebih luas.
Lebih dari satu dekade terakhir, pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) semakin banyak digunakan oleh sektor industri berbasis lahan. Negosiasi dan mediasi semakin digunakan sebagai media untuk menangani konflik di lapangan.
Kami menyediakan layanan resolusi konflik melalui metode Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti penilaian konflik, pelatihan resolusi konflik, negosiasi dan mediasi konflik, pemetaan partisipatif serta fasilitasi terhadap transformasi konflik menjadi kemitraan yang setara.

Reformasi Kebijakan

Program Reformasi Kebijakan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kebijakan yang memungkinkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, mensejahteraan masyarakat dan berkeadilan dari aspek ekologi, agraria dan ekuitas.